DPR Pertanyakan Impor Gula Mentah

Selasa, 10 April 2012

JAKARTA (Suara Karya): DPR mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan rekomendasi Dewan Gula Indonesia (DGI) tentang rencana impor gula mentah sebanyak 240.000 ton. Ini mengingat dampak yang akan ditimbulkan terhadap usaha pergulaan nasional, nasib petani tebu, dan rencana swasembada gula pada 2014 mendatang.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, jika dengan impor gula mentah dapat menghemat devisa, karena harganya lebih murah Rp 200-Rp 300 per kilogram (kg) serta menghemat biaya, memang bisa diterima. Namun tentunya pemerintah harus memikirkan masalah harga dan serapan tebu petani yang bisa saja menjadi lebih rendah, karena masuknya gula mentah impor tersebut.

Dia lantas mempertanyakan Keputusan Menperindag Nomor 527 Tahun 2004 tentang Ketentuan Impor Gula yang di dalamnya juga mengatur impor gula putih untuk memenuhi stok dan kebutuhan dalam negeri. "Nantinya gula mentah impor sebanyak 240.000 ton akan diolah menjadi gula putih sebanyak 220.000 ton. Tentunya akan menambah stok gula di dalam negeri lagi," kata Herman kepada Suara Karya di Jakarta, Senin (10/4).

Saat ini kebutuhan konsumsi gula putih sebanyak 2,8 juta ton dan gula rafinasi untuk industri 2,4 juta ton, sehingga totalnya 5,2 juta ton. Sedangkan produksi dalam negeri pada 2011 sebesar 2,2 juta ton yang artinya terjadi kekurangan pasokan dari produksi dalam negeri.

Sementara peta jalan swasembada gula nasional mengusung target produksi gula pada 2012 sebesar 4,4 juta ton dan 2013 sebesar 4,9 juta ton serta 2014 sebesar 5,7 juga ton. Dengan catatan perluasan lahan tebu 691.952 hektare terealisasi dan revitalisasi pabrik gula milik BUMN berjalan baik.

PPI

Sebelumnya, Komisi VI DPR meminta pemerintah mengawasi secara ketat impor gula mentah (raw sugar) oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang mencapai 143.500 ton. Ini mengingat gula mentah hanya untuk keperluan industri gula rafinasi untuk konsumsi industri dan bukan untuk konsumsi rumah tangga.

"Gula mentah masuk ke Indonesia hanya untuk keperluan industri makanan yang memang butuh bahan baku. Jadi komoditas ini tidak boleh masuk ke wilayah kebutuhan rumah tangga, karena untuk keperluan ini Indonesia sudah swasembada," kata anggota Komisi VI DPR Refrizal di Jakarta, pekan lalu. Sebelumnya Komisi VI DPR melakukan rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V I DPR Erik S Wardhana tentang pergulaan. Turut hadir pada acara ini Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan R Deddy Saleh dan jajaran direksi PPI.

Refrizal menjelaskan kalau pemerintah tidak mengawasi secara ketat, peredaran gula mentah impor berpotensi merusak pasar dan merugikan jutaan petani tebu di Indonesia.

"Pemerintah itu kan punya alat pengawas, antara lain kepolisian dan satgas internal di Kementerian Perdagangan. Mereka semua harus maksimal dalam mengawasi peredaran gula mentah itu. Jangan sampai terjadi penimbunan," ucap anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat ini.

Dalam rapat, seluruh anggota Komisi VI DPR meminta pemerintah untuk mencabut izin impor gula mentah oleh PPI. Mereka menganggap PPI melanggar UU tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sikap para anggota Komisi VI DPR ini dipicu pernyataan Direktur Utama PPI Hendrik Napitupulu menyebutkan bahwa PPI sedang melakukan impor gula sebanyak 143.500 ton dan sedang dimuat di Thailand. Bahkan sebanyak 3.000 ton sudah masuk Pelabuhan Ciwandan, Banten.

Selain itu juga ada desakan kuat agar pemerintah meninjau ulang pemberian impor gula mentah ini kepada PPI. Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyebutkan ada ketidakjelasan sikap pemerintah. Pada saat pemerintah berencana merealisasikan swasembada gula, namun tiba-tiba muncul kebijakan yang berlawanan.

"Ini sangat tidak masuk akal. Tiba-tiba saja ada izin impor gula yang begitu besar hanya kepada satu perusahaan, yakni PPI. Masuk akal kalau selama ini banyak yang bilang bahwa PPI hanya broker atau calo. Karena di balik ini semua, ada perusahaan besar yang berupaya memasukkan gula ke Indonesia sebanyak-banyaknya," ujar Aria. (Bayu/Sadono) 

Sumber:

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=300845