SIAGAINDONESIA-Pemerintah pusat dinilai gagal dan tidak serius dalam
mewujudkan program swasembada gula. Ini bisa dilihat dari rencana
pemerintah yang akan menutup 7-10 Pabrik gula di Jatim dan Jateng.
Sementara itu a
Anggota komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha menilai persoalan gula ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat, sebab itu masuk BUMN, Yudha bahkan menuding pemerintah pusat lari dari tanggung jawab dan memilih pilihan paling mudah untuk menyelesaikan persoalan di pabrik gula itu.
Anggota komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha menilai persoalan gula ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat, sebab itu masuk BUMN, Yudha bahkan menuding pemerintah pusat lari dari tanggung jawab dan memilih pilihan paling mudah untuk menyelesaikan persoalan di pabrik gula itu.
“Saya sangat prihatin dengan keputusan itu, padahal ini menunjukkan
kegagalan pemerintah pusat melakukan revitalisasi mesin mesin di pabrik
gula yang memang sudah tua itu. Kesannya mereka mau lari dari tanggung
jawabnya. Kalau itu jadi maka akan ada dampak negatif yang harus
ditanggung petani dan para pekerja pabrik gula,” ungkap politisi golkar
ini.
Ini akan timbulkan gejolak, padahal ini adalah buah ketidak seriusan
pemerintah pusat dalam melakukan penyelamatan pabrik gula ini. Padahal
pemerintah pusat selalu mendengungkan program swasembada gula dan akan
lakukan revitalisasi pabrik gula.
“Ini kan akan diberlakukan untuk PG – PG di wilayah PTPN 10 dan 11,
jadi ini menunjukkan ketidak seriusan pemerintah atas programnya
sendiri. Buktinya mereka tidak menyediakan anggaran untuk melakukan
peremajaan mesin mesin di PG -PG ini,” ungkap anggota dewan dari dapil
Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini.
Menurut Yudha, berdirinya pabrik gula swasta PG KTM, punya peran
besar atas rebutan baham baku gula, sebab pabrik ini dengan kapasitas
mesin yang besar tidak bisa mendapat bahan baku tebu dari wilayah
sekitar lamongan.
“Akhirnya dia (PG KTM) mengambil jatah pabrik gula yang ada di Jatim.
Ironisnya, PG PG di Jatim kekurangan tebu, dan gagal meraih target
produksi. Saya berharap Bupati tempat PG itu akan ditutup dan Gubernur
Jatim segera mencari solusi untuk masalah ini. Jangan berdiam diri,
harus cari jalan. Komisi B akan ikut mensupport,” kata Yudha.
Sekadar diketahui, dalam sebuah dokumen yang beredar dan diterima
oleh Soekarwo, pada 6 Oktober 2016 telah terjadi pertemuan antara
direktur utama PTPN IX, X, XI, dan PT RNI, dengan Deputi Bidang Usaha
Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN RI.
Dalam pertemuan itu disebutkan bahwa pada 2017, Pabrik Gula Rejosari,
Kanigoro, dan Purwodadi di wilayah Madiun akan ditutup. Sementara di
wilayah Sidoarjo, PG Toelangan dan PG Watoetoelis juga akan ditutup.
Penutupan pabrik gula juga akan dilakukan untuk PG Meritjan di
Kediri, PG Gondang Baru di Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Situbondo,
tiga pabrik gula yang ditutup adalah PG Pandji, PG Olean, dan PG
Wringinanom.
Sumber:
http://www.siagaindonesia.com/136156/pemerintah-tidak-punya-program-jelas-soal-swasembada-gula.html
No comments:
Post a Comment