Petani Tebu Kecewa
BRI Menyalurkan KKP Sebesar Rp 400 Miliar
07-06-07
Jakarta, Kompas - Sedikitnya 600.000 petani tebu kecewa karena kredit ketahanan pangan untuk modal kerja mereka dari pemerintah belum juga terealisasi. Padahal, petani sangat
membutuhkannya untuk modal kerja musim tanam tebu tahun 2007. Jika kegiatan tanam
terganggu, produksi gula 2008 akan terpengaruh.
"Pemerintah tidak adil, kenapa petani tebu yang selama ini tidak pernah menunggak cicilan kredit malah belum menerima kucuran kredit baru. Sudah empat bulan kami menunggu. Kalau
swasembada gula tahun 2009 gagal, ini akibat kelalaian pemerintah, bukan petani," kata Ketua
Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil yang dihubungi di Surabaya, Rabu
(6/6).
Pada masa tanam awal, petani tebu membutuhkan modal kerja Rp 24 juta per hektar, yang
digunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan perawatan tanaman.
membeli bibit tebu lagi. Seharusnya, kata Arum, kredit tersebut sudah dikucurkan sejak bulan
Maret 2007. Pasalnya, tiga bulan pertama merupakan masa pemupukan dan perawatan tanaman yang sangat berpengaruh pada produktivitas kebun.
Dari 396.644 hektar kebun tebu nasional, sebanyak 300.000 hektar di antaranya merupakan milik rakyat. Menurut Arum, selama ini petani menerima kredit ketahanan pangan (KKP) dengan bunga 10-12 persen per tahun dengan plafon maksimal Rp 15 juta per hektar.
"Dengan plafon maksimal itu, petani tebu membutuhkan kredit Rp 4,5 triliun. Pemerintah harus
segera memberikan solusi soal ini agar petani tetap bisa bekerja," saran Arum.
Pada tahun 2006 produksi tebu mencapai 30,2 juta ton dengan rendemen 7,6 persen. Jika petani tidak dapat merawat tanamannya dengan optimal selama musim tanam tahun 2007, maka produksi tebu 2008 diperkirakan tinggal 22,65 juta ton.
Sementara produksi gula pada tahun 2006 tercatat 2,3 juta ton. Jumlah ini masih di bawah
kebutuhan konsumsi rumah tangga nasional yang setiap tahunnya mencapai 2,5 juta ton. Untuk
menutupi defisit, pemerintah mengimpor 200.000 ton gula.
Ketika dikonfirmasi di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mengenai
kredit ketahanan pangan yang belum juga mengalir ke petani, sebaiknya ditanyakan kepada
bank yang menjadi penyalur pinjaman tersebut.
"Sebenarnya kan masing-masing bank sudah memiliki plafon (kredit), namun untuk
menyalurkannya tentu bergantung kesiapan dari penerimanya. Kalau sampai sekarang kredit
ketahanan pangan tersebut belum diberikan, harus ditanyakan kepada bank, kenapa belum juga
dapat klien (debitor)?" ujar Menteri Keuangan.
Namun, pihak perbankan justru menyatakan kesiapannya menyalurkan berapa pun plafon kredit ketahanan pangan yang dialokasikan pemerintah.
Mengajukan tambahan kredit Direktur BRI Sudaryanto Sudargo mengatakan, BRI merupakan salah satu bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KKP komoditas tebu.
Untuk tahun 2007, BRI mendapat jatah menyalurkan KKP senilai Rp 400 miliar. Menurut
Sudaryanto, begitu dana tambahan dari pemerintah turun, BRI akan langsung menyalurkannya
mengingat permintaan KKP dari petani tebu cukup tinggi.
"Dana Rp 400 miliar itu saat ini sudah hampir habis. Kami sedang mengajukan lagi ke
pemerintah sebesar Rp 1,5 triliun. Sampai sekarang dana yang kami ajukan itu belum turun," ujar
Sudaryanto. (ham/tav/FAJ)
http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp?v_filename=F12843/petani.pdf
BRI Menyalurkan KKP Sebesar Rp 400 Miliar
07-06-07
Jakarta, Kompas - Sedikitnya 600.000 petani tebu kecewa karena kredit ketahanan pangan untuk modal kerja mereka dari pemerintah belum juga terealisasi. Padahal, petani sangat
membutuhkannya untuk modal kerja musim tanam tebu tahun 2007. Jika kegiatan tanam
terganggu, produksi gula 2008 akan terpengaruh.
"Pemerintah tidak adil, kenapa petani tebu yang selama ini tidak pernah menunggak cicilan kredit malah belum menerima kucuran kredit baru. Sudah empat bulan kami menunggu. Kalau
swasembada gula tahun 2009 gagal, ini akibat kelalaian pemerintah, bukan petani," kata Ketua
Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil yang dihubungi di Surabaya, Rabu
(6/6).
Pada masa tanam awal, petani tebu membutuhkan modal kerja Rp 24 juta per hektar, yang
digunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan perawatan tanaman.
membeli bibit tebu lagi. Seharusnya, kata Arum, kredit tersebut sudah dikucurkan sejak bulan
Maret 2007. Pasalnya, tiga bulan pertama merupakan masa pemupukan dan perawatan tanaman yang sangat berpengaruh pada produktivitas kebun.
Dari 396.644 hektar kebun tebu nasional, sebanyak 300.000 hektar di antaranya merupakan milik rakyat. Menurut Arum, selama ini petani menerima kredit ketahanan pangan (KKP) dengan bunga 10-12 persen per tahun dengan plafon maksimal Rp 15 juta per hektar.
"Dengan plafon maksimal itu, petani tebu membutuhkan kredit Rp 4,5 triliun. Pemerintah harus
segera memberikan solusi soal ini agar petani tetap bisa bekerja," saran Arum.
Pada tahun 2006 produksi tebu mencapai 30,2 juta ton dengan rendemen 7,6 persen. Jika petani tidak dapat merawat tanamannya dengan optimal selama musim tanam tahun 2007, maka produksi tebu 2008 diperkirakan tinggal 22,65 juta ton.
Sementara produksi gula pada tahun 2006 tercatat 2,3 juta ton. Jumlah ini masih di bawah
kebutuhan konsumsi rumah tangga nasional yang setiap tahunnya mencapai 2,5 juta ton. Untuk
menutupi defisit, pemerintah mengimpor 200.000 ton gula.
Ketika dikonfirmasi di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mengenai
kredit ketahanan pangan yang belum juga mengalir ke petani, sebaiknya ditanyakan kepada
bank yang menjadi penyalur pinjaman tersebut.
"Sebenarnya kan masing-masing bank sudah memiliki plafon (kredit), namun untuk
menyalurkannya tentu bergantung kesiapan dari penerimanya. Kalau sampai sekarang kredit
ketahanan pangan tersebut belum diberikan, harus ditanyakan kepada bank, kenapa belum juga
dapat klien (debitor)?" ujar Menteri Keuangan.
Namun, pihak perbankan justru menyatakan kesiapannya menyalurkan berapa pun plafon kredit ketahanan pangan yang dialokasikan pemerintah.
Mengajukan tambahan kredit Direktur BRI Sudaryanto Sudargo mengatakan, BRI merupakan salah satu bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KKP komoditas tebu.
Untuk tahun 2007, BRI mendapat jatah menyalurkan KKP senilai Rp 400 miliar. Menurut
Sudaryanto, begitu dana tambahan dari pemerintah turun, BRI akan langsung menyalurkannya
mengingat permintaan KKP dari petani tebu cukup tinggi.
"Dana Rp 400 miliar itu saat ini sudah hampir habis. Kami sedang mengajukan lagi ke
pemerintah sebesar Rp 1,5 triliun. Sampai sekarang dana yang kami ajukan itu belum turun," ujar
Sudaryanto. (ham/tav/FAJ)
http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data_access.show_file_clp?v_filename=F12843/petani.pdf
No comments:
Post a Comment